Madura_Aktual, Sampang; Hasil uji kompetensi bakal calon Kepala Desa (Bacakades) Desa Tambak, Sampang berbuntut panjang karena pihak penyelenggara dinilai tidak transparan hingga menyebabkan Mustoyib dan Abd Malik digugurkan.
Ratusan Warga Desa Tambak turun jalan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Sampang menuntut transparansi hasil uji kompetensi bakal calon kepala desa mereka. Kekecewaan warga itu ditambah dengan alasan penyelenggara yang berbelit-belit ketika diminta hasil seleski bakal calon.
“Intinya kami minta hasil dari tim seleksi itu supaya dilakukan transparansi. Ini penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami menempuh lewat aksi damai di Kantor Pemkab Sampang, ” ujar Kamal, salah satu Korlap aksi kepada awak media di Sampang, Madura, Jawa Timur.
Pihaknya juga menuding pihak BPD dan P2KD mengabaikan proses demokrasi dengan melakukan pembatasan bagi keterlibatan tokoh yang hendak mencalonkan diri. Padahal, lanjut Kamal, ketentuan dalam Perda No 5 Tahun 2006 dan Perbup No 31 Tahun 2015 tentang hak tradisional adat setempat dalam permusyawaratan sudah sangat terang benderang.
“Gerakan kami hari ini merupakan aksi damai agar situasi politik ditingkat desa tidak terus memanas. Namun kalau aspirasi kami diabaikan, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Semoga hal itu tidak terjadi,” tandasnya.
Selain itu, Kamal beserta ratusan massa pengunjuk rasa juga mengancam akan terus mengepung Pemkab Sampang hingga tuntutan mereka didengarkan sesuai harapa masyarakat desa Tambak, Sampang. (maduraexpose.com)
Ratusan Warga Desa Tambak turun jalan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Pemkab Sampang menuntut transparansi hasil uji kompetensi bakal calon kepala desa mereka. Kekecewaan warga itu ditambah dengan alasan penyelenggara yang berbelit-belit ketika diminta hasil seleski bakal calon.
“Intinya kami minta hasil dari tim seleksi itu supaya dilakukan transparansi. Ini penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami menempuh lewat aksi damai di Kantor Pemkab Sampang, ” ujar Kamal, salah satu Korlap aksi kepada awak media di Sampang, Madura, Jawa Timur.
Pihaknya juga menuding pihak BPD dan P2KD mengabaikan proses demokrasi dengan melakukan pembatasan bagi keterlibatan tokoh yang hendak mencalonkan diri. Padahal, lanjut Kamal, ketentuan dalam Perda No 5 Tahun 2006 dan Perbup No 31 Tahun 2015 tentang hak tradisional adat setempat dalam permusyawaratan sudah sangat terang benderang.
“Gerakan kami hari ini merupakan aksi damai agar situasi politik ditingkat desa tidak terus memanas. Namun kalau aspirasi kami diabaikan, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Semoga hal itu tidak terjadi,” tandasnya.
Selain itu, Kamal beserta ratusan massa pengunjuk rasa juga mengancam akan terus mengepung Pemkab Sampang hingga tuntutan mereka didengarkan sesuai harapa masyarakat desa Tambak, Sampang. (maduraexpose.com)
