Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 Lebih menghawatirkan

Dipublikasikan oleh : Pustaka Madura pada 07 November 2017 |


Madura_Aktual, Jakarta;  Tugas pengamanan yang lebih berat tampaknya menunggu di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 bakal lebih besar dari pelaksanaan sebelumnya.

Ketua KPU Arief Budiman menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi konflik meningkat pada Pilkada serentak 2018. Di antaranya terkait waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019, banyaknya daerah yang menggelar pilkada, banyaknya pemilih, serta tingginya anggaran.

"Potensi konflik selama pilkada 2018 bagi kami (KPU) sepertinya tinggi, karena pertarungan di 2018 ini melibatkan paling banyak hal," kata Arief di gedung KPU Jakarta, Selasa (7/11).

Kekhawatiran Arief cukup beralasan. Sebab pelaksanaan pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah, yakni terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota ini bersamaan dengan tahapan persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di 2019.

Keadaan ini tentunya jadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara pemilu di daerah karena bekerja ekstra untuk pelaksanaan pilkada dan persiapan Pemilu 2019.
Selain itu, jumlah pemilih pilkada yang hampir menyerupai jumlah pemilih nasional juga menjadi faktor potensi konflik di daerah tinggi.

"Jumlah pemilih di pilkada 2018 ada 158 juta, yang artinya itu 80 persen dari total pemilih nasional di 2019 yang mencapai 197 juta pemilih. Hal itu yang kemudian membuat kami memiliki banyak catatan di pilkada," tambahnya.

Terkait potensi konflik selama pilkada, pemerintah telah bekerja sama dengan lembaga penyelenggara, KPU dan Bawaslu untuk memetakan kerawanan pemilu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu telah memetakan kerawanan pemilu, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Saat ini, kami memang fokus pada Papua. Kami sempurnakan sistem noken itu bagaimana. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu," kata Wiranto.

Dia mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralkan jika terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. (Nofanolo Zagoto/sumber: http://validnews.co)

Kabar Pilihan

    Jurnalisme Warga

    Budaya Madura

    Lihat seluruh kategori Budaya Madura»

    Wisata Madura

    Lihat seluruh kategori Wisata Madura»

    Dunia Wanita

    Lihat seluruh kategori Dunia Wanita»

    Hidup Sehat

    Lihat seluruh kategori Hidup Sehat»

    Akar Rumput

    Lihat seluruh kategori Akar Rumput»

    Kiat Kreatif

    Lihat seluruh kategori Kiat Kreatif»