Madura_Aktual, Jakarta; Tugas pengamanan yang lebih berat
tampaknya menunggu di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.
Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi potensi konflik dalam
penyelenggaraan Pilkada 2018 bakal lebih besar dari pelaksanaan
sebelumnya.
Ketua KPU Arief Budiman menilai ada beberapa faktor yang menyebabkan
potensi konflik meningkat pada Pilkada serentak 2018. Di antaranya
terkait waktunya berdekatan dengan pemilihan umum tahun 2019, banyaknya
daerah yang menggelar pilkada, banyaknya pemilih, serta tingginya
anggaran.
"Potensi konflik selama pilkada 2018 bagi kami (KPU) sepertinya
tinggi, karena pertarungan di 2018 ini melibatkan paling banyak hal,"
kata Arief di gedung KPU Jakarta, Selasa (7/11).
Kekhawatiran Arief cukup beralasan. Sebab pelaksanaan pilkada
serentak yang dijadwalkan berlangsung Juni 2018 diikuti oleh 171 daerah,
yakni terdiri atas 17 provinsi dan 154 kabupaten dan kota ini bersamaan
dengan tahapan persiapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan
presiden dan wakil presiden di 2019.
Keadaan ini tentunya jadi pekerjaan rumah besar bagi penyelenggara
pemilu di daerah karena bekerja ekstra untuk pelaksanaan pilkada dan
persiapan Pemilu 2019.
Selain itu, jumlah pemilih pilkada yang hampir menyerupai jumlah
pemilih nasional juga menjadi faktor potensi konflik di daerah tinggi.
"Jumlah pemilih di pilkada 2018 ada 158 juta, yang artinya itu 80
persen dari total pemilih nasional di 2019 yang mencapai 197 juta
pemilih. Hal itu yang kemudian membuat kami memiliki banyak catatan di
pilkada," tambahnya.
Terkait potensi konflik selama pilkada, pemerintah telah bekerja sama
dengan lembaga penyelenggara, KPU dan Bawaslu untuk memetakan kerawanan
pemilu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Wiranto mengatakan Pemerintah bersama dengan lembaga penyelenggara
pemilu telah memetakan kerawanan pemilu, khususnya di wilayah Papua dan
Papua Barat.
"Saat ini, kami memang fokus pada Papua. Kami sempurnakan sistem
noken itu bagaimana. Juga dengan pengalaman kemarin, suhu politik di
Papua itu selalu memanas tatkala menjelang pilkada dan pemilu," kata
Wiranto.
Dia mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu telah berkoordinasi
untuk mempersiapkan langkah-langkah kewaspadaan guna menetralkan jika
terjadi eskalasi kericuhan selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. (Nofanolo Zagoto/sumber: http://validnews.co)