Madura_Aktual, Sumenep; Komisi II DPRD Sumenep, Jawa Timur menyebut sebaiknya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat mundur jabatannya, hal ini lantaran dinilai kinerjanya buruk. Sejak awal tahun anggaran hingga akhir anggaran tahun 2017, DKPP tidak merealisasikan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar untuk hibah dan Bantuan Sosial (Bansos),”
Tidak hanya itu saja, Kepala DKPP Sumenep ini juga tidak memenuhi panggilan dari Komisi II DPRD setempat saat akan mempertanyakan realisasi anggaran di Dinasnya. Akibatnya, Komisi II DPRD Sumenep langsung meminta Pemerintah Daerah akan segera mengganti Kepala DKPP.
“Saya kira, kinerja Kepala DKPP ini sudah sangat buruk. Jadi kami (Komisi II DPRD Sumenep, red) memberikan dua opsi pada Kepala DKPP,” Ia menerangkan, dua opsi tersebut yakni segera merealisasikan anggaran Rp 5,3 miliar tersebut ke masyarakat atau sebaiknya mundur dari jabatannya. Sebab dengan kinerjanya yang sangat buruk tersebut, telah dianggap merugikan masyarakat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin (4/12).
“Seharusnya masyarakat sudah menerima Bantuan Sosial dan Hibah yang total anggarannya sebesar Rp 5,3 miliar tersebut. Namun karena kinerja kepala DKPP buruk, ya masyarakat hanya bisa berharap,” tandasnya.
Lanjut Politisi Partai Gerindra Sumenep ini, sebaiknya Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas di setiap OPD, khususnya Kepala DKPP yang sudah dinilai tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Bupati harus ganti Kepala Dinas yang kinerjanya buruk, seperti Kepala DKPP. Sehingga menjadi sampel bagi Kepala Dinas lainnya agar kinerjanya menjadi lebih baik, jika terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru Kepala OPD lainnya,” tukasnya.
Sementara, Plt Sekda Kabupaten Sumenep, R. Idris mengatakan, masalah minimnya realisasi anggaran di DKPP, pihaknya sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Namun ternyata hingga saat ini masih tetap minim.
“Sudah jauh sebelumnya, kami mengingatkan masalah realisasi anggaran di DKPP. Tapi faktanya masih minim dalam realisasinya,” katanya dengan singkat kepada sejumlah awak media. (sumber: News Satu,)
Tidak hanya itu saja, Kepala DKPP Sumenep ini juga tidak memenuhi panggilan dari Komisi II DPRD setempat saat akan mempertanyakan realisasi anggaran di Dinasnya. Akibatnya, Komisi II DPRD Sumenep langsung meminta Pemerintah Daerah akan segera mengganti Kepala DKPP.
“Saya kira, kinerja Kepala DKPP ini sudah sangat buruk. Jadi kami (Komisi II DPRD Sumenep, red) memberikan dua opsi pada Kepala DKPP,” Ia menerangkan, dua opsi tersebut yakni segera merealisasikan anggaran Rp 5,3 miliar tersebut ke masyarakat atau sebaiknya mundur dari jabatannya. Sebab dengan kinerjanya yang sangat buruk tersebut, telah dianggap merugikan masyarakat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin (4/12).
“Seharusnya masyarakat sudah menerima Bantuan Sosial dan Hibah yang total anggarannya sebesar Rp 5,3 miliar tersebut. Namun karena kinerja kepala DKPP buruk, ya masyarakat hanya bisa berharap,” tandasnya.
Lanjut Politisi Partai Gerindra Sumenep ini, sebaiknya Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas di setiap OPD, khususnya Kepala DKPP yang sudah dinilai tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Bupati harus ganti Kepala Dinas yang kinerjanya buruk, seperti Kepala DKPP. Sehingga menjadi sampel bagi Kepala Dinas lainnya agar kinerjanya menjadi lebih baik, jika terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru Kepala OPD lainnya,” tukasnya.
Sementara, Plt Sekda Kabupaten Sumenep, R. Idris mengatakan, masalah minimnya realisasi anggaran di DKPP, pihaknya sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Namun ternyata hingga saat ini masih tetap minim.
“Sudah jauh sebelumnya, kami mengingatkan masalah realisasi anggaran di DKPP. Tapi faktanya masih minim dalam realisasinya,” katanya dengan singkat kepada sejumlah awak media. (sumber: News Satu,)
