 |
| FPR di Kantor Kemenag Sumenep (foto: newssatu) |
Madura_Aktual, Sumenep; Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Jawa Timur, Rabu (21/2/2018). Meeka memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenag Sumenep yang mewajibkan lembaga untuk menggelar UNBK, padahal sejumlah Sekolah dibawah naungannya masih belum siap.
Kebijakan Kemenag dalam mewajibkan UNBK Tahun 2017-2018 untuk lembaga pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) di kepulauan sangat mencekik wali murid, pasalnya wali murid dimintai sumbangan sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta.
“Dampak dari kebijakan tersebut, sebagian siswa ada yang ingin berhenti sekolah, karena orang tuanya tidak mampu memenuhi biaya untuk mengikuti UNBK,” kata Suryadi, Ketua FPR, Rabu (21/2/2018).
Padahal lanjut mantan Aktivis PMII Sumenep ini, di Dinas Pendidikan (Disdik) yang lembaga negerinya tingkat SMP masih ada pilihan antara melaksanakan UNKP & UNBK. Namun di Kemenag malah berbeda yang memaksakan agar pelaksanaan ujiannya harus UNBK.
“Kami mendesak pada Kemenag Sumenep agar kebijakan tersebut tidak diterapakan, dan pelaksanaan ujiannya dengan UNPK untuk wilayah kepulauan,” tandasnya.
Sementara, Kasih Pendma Kemenag Sumenep, Moh Tawil mengatakan, seharusnya memang tidak ada pungutan, akan tetapi karena melihat sarana dan prasarana yang ada di kepulauan yang tidak memadai akhirnya banyak pihak lembaga pendidikan mengadakan pungutan biaya tersebut.
“Sebenarnya memang tidak ada biaya lagi, mungkin karena tidak adanya sarana prasarana untuk melakukan UNBK, maka lembaga melakukan pungutan atau sumbangan kepada siswa,” katanya dengan singkat. (sumber: newssatu.com/)
Kebijakan Kemenag dalam mewajibkan UNBK Tahun 2017-2018 untuk lembaga pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) di kepulauan sangat mencekik wali murid, pasalnya wali murid dimintai sumbangan sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta.
“Dampak dari kebijakan tersebut, sebagian siswa ada yang ingin berhenti sekolah, karena orang tuanya tidak mampu memenuhi biaya untuk mengikuti UNBK,” kata Suryadi, Ketua FPR, Rabu (21/2/2018).
Padahal lanjut mantan Aktivis PMII Sumenep ini, di Dinas Pendidikan (Disdik) yang lembaga negerinya tingkat SMP masih ada pilihan antara melaksanakan UNKP & UNBK. Namun di Kemenag malah berbeda yang memaksakan agar pelaksanaan ujiannya harus UNBK.
“Kami mendesak pada Kemenag Sumenep agar kebijakan tersebut tidak diterapakan, dan pelaksanaan ujiannya dengan UNPK untuk wilayah kepulauan,” tandasnya.
Sementara, Kasih Pendma Kemenag Sumenep, Moh Tawil mengatakan, seharusnya memang tidak ada pungutan, akan tetapi karena melihat sarana dan prasarana yang ada di kepulauan yang tidak memadai akhirnya banyak pihak lembaga pendidikan mengadakan pungutan biaya tersebut.
“Sebenarnya memang tidak ada biaya lagi, mungkin karena tidak adanya sarana prasarana untuk melakukan UNBK, maka lembaga melakukan pungutan atau sumbangan kepada siswa,” katanya dengan singkat. (sumber: newssatu.com/)
