 |
| Bantaran sungai Kemuning |
Madura Aktual, Sampang: Rencana pembongkaran bangunan yang berolakasi di bantaran Sungai Kamuning tidak berjalan semestinya. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, PU Pengairan Sampang serta unsur TNI yang turun langsung ke lokasi bangunan, hanya sebatas memverifikasi ulang terhadap bangunan yang masuk area pembongkaran.
”Kedatangan tim ini untuk melakukan verifikasi ulang, selain itu untuk meminta tanda tangan persetujuan pembongkaran,” ujar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sampang Mohammad Jalil, Senin (22/8/2016).
Verifikasi itu dilakukan kepada 10 rumah yang berada di Jalan Agus Salim, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang. Verifikasi itu dilakukan untuk memastikan area tersebut menjadi fokus dalam pembongkaran bangunan. Tim juga sudah menentukan batas area yang akan dibongkar.
Sesuai aturan, jelas Jalil, banguan yang berada di bantaran sungai menyalahi Permen PU Nomor 28 Tahun 2015. Dengan begitu, sebelum tim gabungan membongkar paksa, pihaknya meminta kembali kepada warga untuk membongkar sendiri bangunan yang masuk area larangan untuk pembangunan itu.
Pihak Satpol PP hanya sekedar membantu, sehingga Jalil belum bisa memastikan jadwal eksekusi pembongkaran bangunan itu.
Hal senada disampaikan Kabid Bina Manfaat PU Pengairan Sampang Mohammad Zainullah, pembongkaran terhadap bangunan di bantaran Sungai Kamuning dipastikan terealiasi di tahun 2016 ini. Untuk itu, sebelum tim membongkar paksa, pihaknya berharap terdapat kesadaran dari pemilik rumah untuk membongkar sendiri.
“Selain verifikasi ulang, kegiatan ini sebagai bentuk pendekatan persuasif kepada pemilik rumah, ya harapan kami agar warga yang sudah jelas bangunannya yang berada di area terlarang untuk membongkar sendiri,” singkatnya.
Hosimatul Hilaliah salah satu pemilik rumah yang berdiri di bantaran sungai mengaku tidak keberatan, asalkan tidak ada tebang pilih dalam pembongkaran tersebut. Selain itu, dirinya merasa terkejut karena tiba-tiba tanpa ada sosilisasi sebelumnya, tim gabungan datang untuk meminta membongkar rumahnya.
”Jujur sebelumnya tidak pemberitahuan tentang rencana pembongkaran ini, sampai saat ini kami belum menerima surat resmi tentang jadwal pembongkaran, kalau kami tidak keberatan asalkan tidak tebang pilih,” tukasnya.(sumber: korankabar.com
”Kedatangan tim ini untuk melakukan verifikasi ulang, selain itu untuk meminta tanda tangan persetujuan pembongkaran,” ujar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Sampang Mohammad Jalil, Senin (22/8/2016).
Verifikasi itu dilakukan kepada 10 rumah yang berada di Jalan Agus Salim, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang. Verifikasi itu dilakukan untuk memastikan area tersebut menjadi fokus dalam pembongkaran bangunan. Tim juga sudah menentukan batas area yang akan dibongkar.
Sesuai aturan, jelas Jalil, banguan yang berada di bantaran sungai menyalahi Permen PU Nomor 28 Tahun 2015. Dengan begitu, sebelum tim gabungan membongkar paksa, pihaknya meminta kembali kepada warga untuk membongkar sendiri bangunan yang masuk area larangan untuk pembangunan itu.
Pihak Satpol PP hanya sekedar membantu, sehingga Jalil belum bisa memastikan jadwal eksekusi pembongkaran bangunan itu.
Hal senada disampaikan Kabid Bina Manfaat PU Pengairan Sampang Mohammad Zainullah, pembongkaran terhadap bangunan di bantaran Sungai Kamuning dipastikan terealiasi di tahun 2016 ini. Untuk itu, sebelum tim membongkar paksa, pihaknya berharap terdapat kesadaran dari pemilik rumah untuk membongkar sendiri.
“Selain verifikasi ulang, kegiatan ini sebagai bentuk pendekatan persuasif kepada pemilik rumah, ya harapan kami agar warga yang sudah jelas bangunannya yang berada di area terlarang untuk membongkar sendiri,” singkatnya.
Hosimatul Hilaliah salah satu pemilik rumah yang berdiri di bantaran sungai mengaku tidak keberatan, asalkan tidak ada tebang pilih dalam pembongkaran tersebut. Selain itu, dirinya merasa terkejut karena tiba-tiba tanpa ada sosilisasi sebelumnya, tim gabungan datang untuk meminta membongkar rumahnya.
”Jujur sebelumnya tidak pemberitahuan tentang rencana pembongkaran ini, sampai saat ini kami belum menerima surat resmi tentang jadwal pembongkaran, kalau kami tidak keberatan asalkan tidak tebang pilih,” tukasnya.(sumber: korankabar.com
