Madura_Aktul, Sumenep; Sebagai Kabupaten yang memiliki 126 pulau baik besar maupun kecil ini, Sumenep, Jawa Timur dibutuhkan seorang Kepala Daerah yang mampu mengatur dan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sumenep ini butuh pemimpin yang visioner. Selain seorang politisi, bupati itu juga sebagai pemegang kebijakan. Bupati itu harus memiliki visi jelas, dalam kepemimpinannya harus memiliki tujuan yang harus dicapai,” ungkap Khairul Anwar, seperti dilansir NewsSatu, Selasa (20/8/2019).
Salah satu tokoh muda Sumenep menyatakan, lima tahun kedepan, Sumenep memerlukan sosok pemimpin yang visioner. Pasalnya, seorang Bupati tidak hanya memposisikan dirinya sebagai seorang politisi, melainkan juga pemegang kebijakan.
Perlu diketahui, pada tahun 2020, Kabupaten Sumenep akan digelar sebuah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, dibutuhkan seorang Pemimpin yang visioner, sehingga pembangunan di Sumenep akan berjalan dengan baik dan tidak ada lagi perbedaan antara Kepulauan dengan daratan.
Menurut pengusaha muda ini menyebutkan, seorang bupati harus bisa menyeimbangkan pembangunan. Apalagi, dengan letak geografis Sumenep sebagai kabupaten kepulauan.
“Jadi harus sudah bisa direncanakan pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Untuk kepulauan misalkan, jadi sudah harus dianalisa apa yang dibutuhkan masyarakat kepulauan,” tandasnya.
Ia mencontohkan, masalah kebutuhan pokok, listrik, dan lain sebagainya. Kenapa bahan pokok di kepulauan itu lebih mahal ketimbang daratan.
“Padahal bisa jadi pendapatan masyarakat kepulauan itu lebih rendah dari masyarakat daratan,” ujarnya.
Untuk itu, kata Ketua ASKAB PSSI Sumenep itu, seorang Bupati harus bisa mengatasi ketimpangan tersebut.
“Jadi pemimpin itu harus bisa menyiasati hal demikian. Makanya saya bilang Sumenep ini butuh pemimpin yang visioner, tidak hanya berlatarbelakang sebagai seorang politisi,” ungkapnya.
Labih lanjut, ia juga mencontohkan alternatif untuk wilayah kepulauan. Kata dia, salah satu penyebab mahalnya harga di kepulauan karena mode transportasi yang relatif mahal untuk barang itu tiba dikepulauan. Sehingga dibutuhkan transportasi alternatif agar barang di wilayah kepulauan menjadi terjangkau.
Disisi infrastruktur, kata dia seorang bupati juga harus bisa merancang strategi agar pemanfaatan dana bisa efisien.
“Misalkan menggunakan pesawat marine(sea plane), kan bisa mendarat di laut atau darat. Jadi tidak usah repot-repot bangun bandara yang memakan biaya mahal. Belum lagi perawatannya,” jelasnya.
Dengan begitu, kata dia anggaran tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.“Daripada buang-buang anggaran kan lebih baik digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan lainnya, yang sekiranya itu lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumenep secara luas,” pungkasnya. (*)
“Sumenep ini butuh pemimpin yang visioner. Selain seorang politisi, bupati itu juga sebagai pemegang kebijakan. Bupati itu harus memiliki visi jelas, dalam kepemimpinannya harus memiliki tujuan yang harus dicapai,” ungkap Khairul Anwar, seperti dilansir NewsSatu, Selasa (20/8/2019). Salah satu tokoh muda Sumenep menyatakan, lima tahun kedepan, Sumenep memerlukan sosok pemimpin yang visioner. Pasalnya, seorang Bupati tidak hanya memposisikan dirinya sebagai seorang politisi, melainkan juga pemegang kebijakan.
Perlu diketahui, pada tahun 2020, Kabupaten Sumenep akan digelar sebuah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, dibutuhkan seorang Pemimpin yang visioner, sehingga pembangunan di Sumenep akan berjalan dengan baik dan tidak ada lagi perbedaan antara Kepulauan dengan daratan.
Menurut pengusaha muda ini menyebutkan, seorang bupati harus bisa menyeimbangkan pembangunan. Apalagi, dengan letak geografis Sumenep sebagai kabupaten kepulauan.
“Jadi harus sudah bisa direncanakan pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan. Untuk kepulauan misalkan, jadi sudah harus dianalisa apa yang dibutuhkan masyarakat kepulauan,” tandasnya.
Ia mencontohkan, masalah kebutuhan pokok, listrik, dan lain sebagainya. Kenapa bahan pokok di kepulauan itu lebih mahal ketimbang daratan.
“Padahal bisa jadi pendapatan masyarakat kepulauan itu lebih rendah dari masyarakat daratan,” ujarnya.
Untuk itu, kata Ketua ASKAB PSSI Sumenep itu, seorang Bupati harus bisa mengatasi ketimpangan tersebut.
“Jadi pemimpin itu harus bisa menyiasati hal demikian. Makanya saya bilang Sumenep ini butuh pemimpin yang visioner, tidak hanya berlatarbelakang sebagai seorang politisi,” ungkapnya.
Labih lanjut, ia juga mencontohkan alternatif untuk wilayah kepulauan. Kata dia, salah satu penyebab mahalnya harga di kepulauan karena mode transportasi yang relatif mahal untuk barang itu tiba dikepulauan. Sehingga dibutuhkan transportasi alternatif agar barang di wilayah kepulauan menjadi terjangkau.
Disisi infrastruktur, kata dia seorang bupati juga harus bisa merancang strategi agar pemanfaatan dana bisa efisien.
“Misalkan menggunakan pesawat marine(sea plane), kan bisa mendarat di laut atau darat. Jadi tidak usah repot-repot bangun bandara yang memakan biaya mahal. Belum lagi perawatannya,” jelasnya.
Dengan begitu, kata dia anggaran tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain.“Daripada buang-buang anggaran kan lebih baik digunakan untuk kesehatan, pendidikan, dan lainnya, yang sekiranya itu lebih bermanfaat bagi masyarakat Sumenep secara luas,” pungkasnya. (*)
