Madura Aktual, Pamekasan; Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) atau sertifikasi guru merupakan hal yang ditunggu oleh guru yang telah bersertifikasi. Hal itu pula yang dinanti dan diharapkan oleh guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementrian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jawa Timur.
Dari ketidakpastian tersebut DPRD setempat akan menfasilitasi guru sertifikasi non PNS yang sampai saat ini tunjangannya belum cair dengan mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jatim.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik berjanji, selain mengajak para guru, pihaknya juga akan bersama Kemenag kabupaten menagih beberapa tuntutan guru yang selama ini telah disuarakan, terutama, pencairan tunjangan sertifikasi yang tidak kunjung turun.
“Dengan harapan agar tunggakan sertifikasi guru ini segera terbayarkan, tapi sebelum kami berangkat, terlebih dahulu harus konsultasi ke Kanwil Kemenag Jatim. Kepastiannya bisa hari Senin atau Selasa mendatang,” katanya, Jumat (26/6/2015).
Politisi Nasdem ini berharap, pemerintah segera mencairkan tunjangan sertifikasi guru non PNS yang telah menjadi haknya. Berdasarkan data dari Kemenag Pamekasan, guru sertifikasi non PNS mencapai 3 ribu orang.
Guru sertifikasi yang tergabung dalam Forum Guru Non Pegawai Negeri Sipil (FGNP) di Pamekasan sering menagih haknya ke Kemenag Pamekasan dengan cara audiensi dan demonstrasi. Terakhir, mereka mengadu ke DPRD terkait haknya yang tidak terbayar selama 12 bulan. Terhitung sejak Juli 2014 hingga Juni 2015. (*)
Dari ketidakpastian tersebut DPRD setempat akan menfasilitasi guru sertifikasi non PNS yang sampai saat ini tunjangannya belum cair dengan mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jatim.
Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik berjanji, selain mengajak para guru, pihaknya juga akan bersama Kemenag kabupaten menagih beberapa tuntutan guru yang selama ini telah disuarakan, terutama, pencairan tunjangan sertifikasi yang tidak kunjung turun.
“Dengan harapan agar tunggakan sertifikasi guru ini segera terbayarkan, tapi sebelum kami berangkat, terlebih dahulu harus konsultasi ke Kanwil Kemenag Jatim. Kepastiannya bisa hari Senin atau Selasa mendatang,” katanya, Jumat (26/6/2015).
Politisi Nasdem ini berharap, pemerintah segera mencairkan tunjangan sertifikasi guru non PNS yang telah menjadi haknya. Berdasarkan data dari Kemenag Pamekasan, guru sertifikasi non PNS mencapai 3 ribu orang.
Guru sertifikasi yang tergabung dalam Forum Guru Non Pegawai Negeri Sipil (FGNP) di Pamekasan sering menagih haknya ke Kemenag Pamekasan dengan cara audiensi dan demonstrasi. Terakhir, mereka mengadu ke DPRD terkait haknya yang tidak terbayar selama 12 bulan. Terhitung sejak Juli 2014 hingga Juni 2015. (*)
Tags:
Pamekasan
