 |
| Masuni |
Madura Aktual, Sumenep; Pada tahun ini Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi (DPD.TT) siap menyalurkan anggaran sebesar Rp. 20 trilyun, secara bertahap mulai April mendatang kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertingal.
Namun, ternyata kabupaten Sumenep yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan tidak masuk dalam kategori Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPMP KB) Kabupaten Sumenep, H. Ahmad Masuni, SE, MM, kepada wartawan, Senin (02/03) mengakui jika Kabupaten Sumenep memang tidak masuk dalam kategori Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
“Dalam rakot beberapa lalu di Jakarta, kami sudah mengusulkan agar desa-desa di wilayah kepulauan juga mendapat alokasi dana desa tertinggal,” jelasnya.
Untuk mendapatkan kepastian tentang masuk atau tidaknya dapat kucuran anggaran tersebut, pihaknya masih akan menghadap Menteri DPD.TT, karena sejak dulu Kabupaten Sumenep tidak masuk dalam kategori desa tertinggal.
Padahal, tegas H. Masuni, Desa-desa di wilayah kepulauan sebenarnya layak mendapat kucuran dana dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, karena sebagian sarana dan prasarana jalan kondisinya banyak yang memprihatinkan, termasuk dibidang pendidikan dan kelistrikan.
“Seharusnya Sumenep mendapat kucuran dana sebagai daerah tertinggal dan desa tertinggal. Sebab jika tidak diperhatikan, dikhawatirkan masyarakatnya akan beralih profesi sebagai TKI maupun TKW.”tambahnya. ( Ren, syaf )
