Fokus Aktual

Pilkada

Serpihan

Figur Inspiratif

Bangkalan Aktual

Sampang Aktual

Pamekasan Aktual

Sumenep Aktual

Ekspose

Biaya UNBK Mencekik, Pemuda Kepulauan Protes Kemenag

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 21 February 2018 |

FPR di Kantor Kemenag Sumenep (foto: newssatu)
Madura_Aktual, Sumenep; Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas (FPR) mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Jawa Timur, Rabu (21/2/2018). Meeka memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenag Sumenep yang mewajibkan lembaga untuk menggelar UNBK, padahal sejumlah Sekolah dibawah naungannya masih belum siap.

Kebijakan Kemenag dalam mewajibkan UNBK Tahun 2017-2018 untuk lembaga pendidikan tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) di kepulauan sangat mencekik wali murid, pasalnya wali murid dimintai sumbangan sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 1,5 juta.

“Dampak dari kebijakan tersebut, sebagian siswa ada yang ingin berhenti sekolah, karena orang tuanya tidak mampu memenuhi biaya untuk mengikuti UNBK,” kata Suryadi, Ketua FPR, Rabu (21/2/2018).

Padahal lanjut mantan Aktivis PMII Sumenep ini, di Dinas Pendidikan (Disdik) yang lembaga negerinya tingkat SMP masih ada pilihan antara melaksanakan UNKP & UNBK. Namun di Kemenag malah berbeda yang memaksakan agar pelaksanaan ujiannya harus UNBK.

“Kami mendesak pada Kemenag Sumenep agar kebijakan tersebut tidak diterapakan, dan pelaksanaan ujiannya dengan UNPK untuk wilayah kepulauan,” tandasnya.

Sementara, Kasih Pendma Kemenag Sumenep, Moh Tawil mengatakan, seharusnya memang tidak ada pungutan, akan tetapi karena melihat sarana dan prasarana yang ada di kepulauan yang tidak memadai akhirnya banyak pihak lembaga pendidikan mengadakan pungutan biaya tersebut.

“Sebenarnya memang tidak ada biaya lagi, mungkin karena tidak adanya sarana prasarana untuk melakukan UNBK, maka lembaga melakukan pungutan atau sumbangan kepada siswa,” katanya dengan singkat. (sumber: newssatu.com/)

Rumah Literasi Sumenep Luncurkan Buku Mutiara yang Terserak

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 09 February 2018 |

Madura_Aktual, Sumenep; Pelaksanaan Peluncuran dan Bincang Buku; Bunga Rampai Cerita Rakyat Sumenep “Mutiara yang Terserak” diminati masyarakat. Acara yang berlangsung di aula Kominfo Sumenep cukup memberikan angin baru terhadap pengenalan kembali cerita rakyat melalui media buku. 

Acara yang diselenggarakan Rumah Literasi Sumenep ini merupakan tindak lanjut dari sayembara menulis cerita rakyat Sumenep bagi guru pada 2017 lalu.

“Buku ini terbitan Rumah Literasi Sumenep ini dapatnya harapan masyarakat, yang selama ini  kurang adanya literatur buku tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk cerita”, ungkap Ketua Rumah Literasi Sumenep, Lilik Rosida Irmawati, Sabtu pagi tadi (10/2/2018)

Tampak hadir sebagai pembicara Set Wahedi, sastrawan dan pemerhati folkrore dan S. Heriyanto, penulis buku. Dalam acara tersebut juga dihadiri para sastrawan, sejarawan, guru dan generasi muda memadati aula yang berkapasitas dua ratus orang itu.

“Meski pada saat hari efektif sekolah sedang belangsung, namun ternyata tidak sedikit guru sebagai pribadi maupun utusan sekolahnya sempat hadir,” ujar koordinator pelaksana Yoyok Subekti.

Yoyok berharap, buku-buku ini bisa dimiliki dan dibaca khususnya kalangan muda, sehingga cerita lisan tetap bisa dipertahankan karena didalamnya banyak terkandung ajaran budi pekerti, kejujuran dan nilai-nilai kehidupan (Audi)

Hadapi Era Global, Pesantren Harus Respon Realitas

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 04 December 2017 |

Para santri
Madura_Aktual;  Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren baru saja menyelenggarakan Halaqah Pimpinan Pondok Pesantren di Kudus, Jawa Tengah. Salah satu pesan dari Halaqah tersebut, pesantren harus bisa menyesuaikan diri dengan zaman.

Menurut pandangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, pesantren harus tetap bisa mempertahankan kekhasannya dan keunggulannya. Dua hal ini harus dipertahankan, dijaga dan dirawat oleh pesantren.

"Tetapi tentu era globalisasi, tantangan teknologi informasi meniscayakan pesantren untuk bisa melakukan adaptasi, melakukan respon terhadap perkembangan zaman," kata Kamaruddin kepada media, Senin (4/12).

Karena itu pesantren harus paham tentang perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi di setiap zamannya. Jadi tidak boleh lagi pesantren membatasi diri hanya pada tradisi yang selama ini dikembangkan.

Menurutnya, pesantren harus terbuka. Pesantren juga harus bisa menerima dan merespon realitas perubahan sosial yang begitu cepat. Jadi santri yang belajar di pesantren disamping harus mendalami ilmu-ilmu keagamaan dan Keislaman, juga harus belajar tentang teknologi informasi.

"Juga belajar tentang realitas kehidupan masyarakat global, supaya pesantren bisa memberi respon, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman," ujarnya.

Dikatakan Kamaruddin,pesantren bisa terus berkontribusi untuk bangsa. Juga bisa terus memberi sumbangan dan pikiran terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia di zaman sekarang. (republika.co.id)

Dinilai Kinerja Buruk, Kepala DKPP Sumenep Diminta Mundur

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: |

Madura_Aktual, Sumenep; Komisi II DPRD Sumenep, Jawa Timur menyebut sebaiknya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) setempat mundur jabatannya, hal ini lantaran dinilai kinerjanya buruk. Sejak awal tahun anggaran hingga akhir anggaran tahun 2017, DKPP tidak merealisasikan anggaran sebesar Rp 5,3 miliar untuk hibah dan Bantuan Sosial (Bansos),”

Tidak hanya itu saja, Kepala DKPP Sumenep ini juga tidak memenuhi panggilan dari Komisi II DPRD setempat saat akan mempertanyakan realisasi anggaran di Dinasnya. Akibatnya, Komisi II DPRD Sumenep langsung meminta Pemerintah Daerah akan segera mengganti Kepala DKPP.

“Saya kira, kinerja Kepala DKPP ini sudah sangat buruk. Jadi kami (Komisi II DPRD Sumenep, red) memberikan dua opsi pada Kepala DKPP,” Ia menerangkan, dua opsi tersebut yakni segera merealisasikan anggaran Rp 5,3 miliar tersebut ke masyarakat atau sebaiknya mundur dari jabatannya. Sebab dengan kinerjanya yang sangat buruk tersebut, telah dianggap merugikan masyarakat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam, Senin (4/12).

“Seharusnya masyarakat sudah menerima Bantuan Sosial dan Hibah yang total anggarannya sebesar Rp 5,3 miliar tersebut. Namun karena kinerja kepala DKPP buruk, ya masyarakat hanya bisa berharap,” tandasnya.

Lanjut Politisi Partai Gerindra Sumenep ini, sebaiknya Bupati segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas di setiap OPD, khususnya Kepala DKPP yang sudah dinilai tidak amanah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Bupati harus ganti Kepala Dinas yang kinerjanya buruk, seperti Kepala DKPP. Sehingga menjadi sampel bagi Kepala Dinas lainnya agar kinerjanya menjadi lebih baik, jika terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan akan ditiru Kepala OPD lainnya,” tukasnya.

Sementara, Plt Sekda Kabupaten Sumenep, R. Idris mengatakan, masalah minimnya realisasi anggaran di DKPP, pihaknya sudah mengingatkan jauh sebelumnya. Namun ternyata hingga saat ini masih tetap minim.

“Sudah jauh sebelumnya, kami mengingatkan masalah realisasi anggaran di DKPP. Tapi faktanya masih minim dalam realisasinya,” katanya dengan singkat kepada sejumlah awak media. (sumber: News Satu,)

Rumah Literasi Sumenep Adakan Sarasehan Literasi

Diposting oleh: Pustaka Madura pada tanggal: 21 November 2017 |

Lilik Rosida Irmawati
Madura_Aktual, Sumenep; Rumah Literasi Sumenep bekerjasama STKP PGRI Sumenep menyelenggarakan Sarasehan “Penguatan dan Pengembangan Literasi di Kabupaten Sumenep” Sabtu, 25 Novemner 2017 pagi.

Sarasehan yang akan menghadirkan pembicara Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd, seorang pakar literasi dan guru besar Universitas Negeri Malang, juga dikenal sastrawan- budayawan ini di tempatkan di Graha STKIP PGRI Sumenep, dan akan dikuti para praktisi guru, dosen, mahasiswa, pustakawan, komunitas dan kalangan profesi.

Ketua Rumah Literasi Sumenep, Lilik Rosida Irmawati menyebutkan  selama ini gerakan literasi masih dipahami sebagai gerakan di sekolah, yang akrab dikenal Gerakan Literasi Sekolah (GLS). “Padahal sebenarnya gerakan literasi telah mengarah pada tataran lebih luas lagi dan dibutuhkan oleh semua aktifitas masyarakat”, ujarnya.

Lilik salah seorang guru dan juga berprofesi sebagai penulis itu berharap nantinya hasil sarasehan dapat memberi impek terhadap fenomena gerakan literasi di Sumenep.

“Pemahan literasi harus dikuatkan dan dikembangkan, karena dengan gerakan literasi ini masyarakat terdorong untuk berpacu lagi memanfaatkan media yang ada sebagai sumber keilmuan,’ tutur istri budayawan Syaf Anton Wr  (audi)



Jurnalisme Warga

Budaya Madura

Lihat seluruh kategori Budaya Madura»

Wisata Madura

Lihat seluruh kategori Wisata Madura»

Dunia Wanita

Lihat seluruh kategori Dunia Wanita»

Hidup Sehat

Lihat seluruh kategori Hidup Sehat»

Akar Rumput

Lihat seluruh kategori Akar Rumput»

Kiat Kreatif

Lihat seluruh kategori Kiat Kreatif»
close
Banner iklan disini