 |
| KH. Makruf Amien bersama Bupati Sampang serta pengurus PCNU Sampang. |
Madura_Aktual, Sampang; Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang full day school (FDS) tampaknya masih bergulir, meski mayoritas rakyat Indonesia menolak dan memperotes kebijakan tersebut.
Hal ini lantaran ternyata tetap akan dilanjutkan oleh Presiden RI Joko Widodo, tetap akan masih melanjutkan kebijakan tersebut. Dan akibatnya, penolakan kembali berdatangan.
Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Rais Aam PBNU KH. Makruf Amien, saat mengisi acara Halal Bihalal dan Tausiyah di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang, Rabu, (9/8/2017)
“Ya presiden tidak mendengarkan aspirasi umat. Itu sebabnya kami dengan tegas secara kelembagaan menolak FDS,” tegas KH. Makruf Amin
Makruf Amien beralasan bahwa penolakan kebijakan FDS perlu ditegakkan demi eksistensi Madrasah Diniyah. “Tidak hanya itu, saya juga berpesan untuk menjaga umat Islam dari segi tradisi, ekonomi, dan pendidikan. NKRI ada karena adanya para ulama, kira wajib dan mutlak membela negara Indonesia,” paparnya.
Senada Makruf Amin, segenap Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Sampang juga menegaskan penolakannya pemberlakukan FDS. “Kami menolak keras kebijakan full day school ini karena tidak didasari konsep dan kajian sejarah pendidikan yang jelas dan terarah,” jelas Sekretaris PCNU Sampang Mahrus Zamroni.
Menurutnya, Permendikbud No 23 Tahun 2017 tidak sesuai dengan penguatan karakter pendidikan orang Madura terutama di Sampang karena hanya cenderung mengatur kebijakan jam sekolah.
“Jika Permendikbud ini diterapkan, maka bisa hangus eksistensi pendidikan di Madrasah Diniyah di Sampang, mengingat selama ini ajaran dari Madrasah Diniyah memberikan pendidikan agama kaffah,” katanya.
Hal ini lantaran ternyata tetap akan dilanjutkan oleh Presiden RI Joko Widodo, tetap akan masih melanjutkan kebijakan tersebut. Dan akibatnya, penolakan kembali berdatangan.
Salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Rais Aam PBNU KH. Makruf Amien, saat mengisi acara Halal Bihalal dan Tausiyah di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Gersempal, Kecamatan Omben, Sampang, Rabu, (9/8/2017)
“Ya presiden tidak mendengarkan aspirasi umat. Itu sebabnya kami dengan tegas secara kelembagaan menolak FDS,” tegas KH. Makruf Amin
Makruf Amien beralasan bahwa penolakan kebijakan FDS perlu ditegakkan demi eksistensi Madrasah Diniyah. “Tidak hanya itu, saya juga berpesan untuk menjaga umat Islam dari segi tradisi, ekonomi, dan pendidikan. NKRI ada karena adanya para ulama, kira wajib dan mutlak membela negara Indonesia,” paparnya.
Senada Makruf Amin, segenap Pengurus Cabang Nadhlatul Ulama (PCNU) Sampang juga menegaskan penolakannya pemberlakukan FDS. “Kami menolak keras kebijakan full day school ini karena tidak didasari konsep dan kajian sejarah pendidikan yang jelas dan terarah,” jelas Sekretaris PCNU Sampang Mahrus Zamroni.
Menurutnya, Permendikbud No 23 Tahun 2017 tidak sesuai dengan penguatan karakter pendidikan orang Madura terutama di Sampang karena hanya cenderung mengatur kebijakan jam sekolah.
“Jika Permendikbud ini diterapkan, maka bisa hangus eksistensi pendidikan di Madrasah Diniyah di Sampang, mengingat selama ini ajaran dari Madrasah Diniyah memberikan pendidikan agama kaffah,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Bupati Sampang maupun Gubernur Jatim tidak mengeluarkan kebijakan baik tulisan atau lisan yang mengarah pada pemberlakuan kebijakan tersebut.
Tampak dalam acara tersebut KH. Marzuki Mustamar Wakil Ra’is Aam PWNU Jatim. (km)
