 |
| Ramli |
Madura Aktual, Sumenep; Kabupaten Sumenep tidak mendapat kucuran anggaran 20 trilyun dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrsi (DPD.TT), karena wilayah daratan dan kepulauan Sumenep tidak masuk dalam kategori Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
Namun, Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan Desa sebesar Rp. 20 trilyun. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pemerintahan Desa Setdakab Sumenep, Moh. Ramli, S.Sos, M.Si kepada wartawan, Senin (02/03).
Menurutnya, pada awalnya anggaran untuk menggerakkan pembangunan Desa, hanya Rp. 9 trilyun, namun selanjutnya ada penambahan sebesar Rp. 11 trilyun dari kompensasai BBM.
“Dengan demikian, dana Rp. 11 trilyun itu sudah merupakan akumulasi dari dana Desa sebesar Rp. 20 trilyun,“ungkapnya. Menurutnya, pihaknya belum mengetahui apakah tambahan Rp. 11 trilyun itu sasarannya untuk pengembangan Desa keseluruhan atau ada perlakuan khusus terhadap Desa tertinggal.
Sebab, jika anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Desa di Sumenep yang semula untuk menggerakkan pembangunan Desa, saat ini justru mendapat tambahan dana dari kompensasi BBM. Karena itu, agar peruntukan dana Desa tersebut nantinya benar-benar tepat sasaran, pihaknya tentu akan menunggu regulasi lebih lanjut, sebelum membentuk Tim Khusus. Untuk mengawal pemanfaatan dana Desa tersebut.
“Tim Khusus yang akan dibentuk, nantinya bertugas mengawal dana Desa, mulai dari pencairan hingga pemanfaatannya,“ tandasnya. ( Ren, syaf )
