 |
| Sukarwo |
Madura Aktual, Surabaya; Gubernur Jawa Timur Sukarwo mendukung masyarakat Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi langsung ke pemerintah pusat di Jakarta, hal ini lantara rencana pemerintah pusat menaikkan cukai rokok dari 8 persen menjadi 10 persen,
"Kalau mau demo itu bagus, saya setuju," tegas Pakde Karwo saat ditemui di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/04/2015), seperti dilansir beritajatim.com
Menurut Pakde Karwo, pemerintah pusat harus transparan dan fair, serta menjelaskan alasan menaikkan pajak cukai rokok.
"Kalau berorientasi untuk kesehatan dan pembatasan produksi rokok, ya harusnya impor tembakau dari China yang mencapai 500 juta dollar AS khusus untuk memenuhi kebutuhan Jatim juga distop,” ungkapnya
Menurutnya, kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan negara melalui pajak, kenapa kok harus rokok bukan dari yang lain, tanyanya
Dikatakannya, memang pemerintah pusat memang memiliki kewenangan perpajakan termasuk menyangkut pengaturan (reguler) pembatasan produksi rokok.
“Namun jika kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat dan pendapatan negara, maka sudah sepatutnya kebijakan tersebut dikritisi,” jelasnya.
Di Jatim, tambahnya, ada puluhan ribu petani tembakau maupun karyawan industri rokok. Kalau mereka jadi nganggur, lalu siapa yang harus bertanggungjawab.
Ia khawatir, akibat kenaikan cukai rokok, justru rokok ilegal semakin membajiri pasar dan ujung-ujungnya pemerintah juga dirugikan karena tak ada pemasukan dari cukai rokok.
"Cukai rokok dari Jatim yang disetor ke pemerintah pusat itu mencapai Rp 100 triliun lebih, tapi yang dikembalikan ke pemprov dan kabupaten/kota di Jatim sebagai dana bagi hasil hanya 2 persen," tukasnya.
Pemprov Jatim menyarankan kepada pemerintah pusat supaya ikut memikirkan dan menciptakan komoditas tembakau yang tar-nya rendah agar dampak terhadap kesehatan juga bisa diminimalisir.
"Pemprov Jatim juga tengah kerjasama dengan PT Gudang Garam dan PT HM Sampoerna melakukan riset tembakau dengan kadar tar rendah agar nantinya import tembakau bisa dikurangi dan kesejahteraan petani tembakau juga semakin sejahtera," pungkasnya (beritajatim/zam)
"Kalau mau demo itu bagus, saya setuju," tegas Pakde Karwo saat ditemui di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (24/04/2015), seperti dilansir beritajatim.com
Menurut Pakde Karwo, pemerintah pusat harus transparan dan fair, serta menjelaskan alasan menaikkan pajak cukai rokok.
"Kalau berorientasi untuk kesehatan dan pembatasan produksi rokok, ya harusnya impor tembakau dari China yang mencapai 500 juta dollar AS khusus untuk memenuhi kebutuhan Jatim juga distop,” ungkapnya
Menurutnya, kalau alasannya untuk menaikkan pendapatan negara melalui pajak, kenapa kok harus rokok bukan dari yang lain, tanyanya
Dikatakannya, memang pemerintah pusat memang memiliki kewenangan perpajakan termasuk menyangkut pengaturan (reguler) pembatasan produksi rokok.
“Namun jika kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat dan pendapatan negara, maka sudah sepatutnya kebijakan tersebut dikritisi,” jelasnya.
Di Jatim, tambahnya, ada puluhan ribu petani tembakau maupun karyawan industri rokok. Kalau mereka jadi nganggur, lalu siapa yang harus bertanggungjawab.
Ia khawatir, akibat kenaikan cukai rokok, justru rokok ilegal semakin membajiri pasar dan ujung-ujungnya pemerintah juga dirugikan karena tak ada pemasukan dari cukai rokok.
"Cukai rokok dari Jatim yang disetor ke pemerintah pusat itu mencapai Rp 100 triliun lebih, tapi yang dikembalikan ke pemprov dan kabupaten/kota di Jatim sebagai dana bagi hasil hanya 2 persen," tukasnya.
Pemprov Jatim menyarankan kepada pemerintah pusat supaya ikut memikirkan dan menciptakan komoditas tembakau yang tar-nya rendah agar dampak terhadap kesehatan juga bisa diminimalisir.
"Pemprov Jatim juga tengah kerjasama dengan PT Gudang Garam dan PT HM Sampoerna melakukan riset tembakau dengan kadar tar rendah agar nantinya import tembakau bisa dikurangi dan kesejahteraan petani tembakau juga semakin sejahtera," pungkasnya (beritajatim/zam)
Tags:
Fokus
