Madura Aktual, Sumenep; Seperti umumnya pertunjukan drama panggung, para politikus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur, menggelar repertoar drama politik, yang kali ini mengambil lakon “Perebutan Kursi Komisi II” dan ditontok seluruh lapisan masyarakat.
Lakon yang seharusnya “tidak layak tonton” ini tetap digelar, lantaran para pelaku masih ingin berimprovisasi dengan berbagai peran, baik peran antagonis, protagonis maupun tritagonis. Sebenarnya lakon ini cukup menarik, karena para pelaku selain tidak memiliki latar pemain teater, juga setting permainan di ruang gedung wakil rakyat.
Dalam suasana pertujukan kesenian di Sumenep yang makin sepi ini, pernjukan di gedung DPRD ini boleh sebagai pengisi ruang kosong, selain pertunjukan teater yang digelar kalangan aktifis mahasiswa, teater kampus maupun teater jalanan yang diekspresikan sejumlah komunitas di gedung DPRD, Pemkab, Diknas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres dan lainnya. Kali ini masyarakat Sumenep sedang menikmati pertunjukan beda yang diperankan para wakil rakyat, dan disuguhkan untuk rakyat.
Snopsis Cerita Lakon
Awal cerita dari konflik perebutan ketua yang terjadi di komisi II, DPRD Sumenep, yang makin memanas. Perebutan ketua antara Nurussalam (Ketua Sah) dengan AF Hari Ponto (ketua hasil kesepakatan beberapa anggota), hingga kini belum ada kejelasan.
Dari perseteruan tersebut, terbitlah selebaran teror antara lain tertempel di pintu masuk ruang komisi II, yang selama ini dianggpa lelet atau lemot (kayak kecepatan internet saja) dalam mengambil kebijakan., dengan pesan: “Komisi II masih Lumpuh, karena pimpinan DPRD Sumenep lemot”.
Selain selebaran, sejumlah pihak menuding yang ditujukan Kabag Hukum DPRD dinilai lebay. “Kabag Hukum sebagai penasihat utama “kerajaan” DPRD seharusnya lebih tegas dab bijak”, begitu suara sama yang dibisikkan pada sejumlah telinga.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, AF Hari Ponto menilai, selebaran itu sebagai bentuk protes terhadap ketidak tegasan Pimpinan DPRD, dalam mengambil keputusan, sehingga muncul teror salebaran, yang isinya mengutuk ketua DPRD.
Seandainya, ketua DPRD tegas dan segera mengajukan SK baru untuk Ketua Komisi II, pihaknya yakin kejadian itu tidak akan terjadi.
“Jika ketua tegas dalam mengambil keputusan, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini,” kata AF Hari Ponto kemarin
Selain itu, pihaknya telah mengajukan surat pergantian ketua komisi II kepada pimpinan DPRD, dari hasil rapat yang menyepakati pergantian ketua II, tapi belum ada keputusan dari ketua.
Pihaknya memperediksi, keterlambatan ketua DPRD Sumenep dalam mengambil keputusan, akan menghambat pada agenda DPRD, utamanya agenda-agenda pada masyarakat.
Sedang wakil ketua Komisi II DPRD, Juhari, yang pernah ikut dalam rapat pergantian ketua membantah adanya rapat yang dimaksud AF Hari Ponto tersebut. Bahkan pihaknya mengkalaim, selama ini komisi II tidak pernah menggelar rapat.
“Kami tegaskan tidak pernah ada rapat pergantian ketua komisi II,” katanya.
Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, mengaku baru menerima surat pengajuan pergantian ketua oleh komisi II. Dan pihaknya masih perlu mempelajari surat pengajuan pergantian ketua komisi II tersebut.
“Perlu saya jelaskan, yang tidak tegas bukan kami tapi mereka sendiri yang pernah mencabut pengajuannya pada kami, makanya sampai saat ini masalah itu masih molor,” tandasnya.
Namun drama tanpa babak ini akan terus berlangsung, entah sampai durasi berapa lama, yang jelas ketika kursi dan kekuasaan menjadi tujuan egoisme personal dan klompok, jangan harap sebuah institusi negara dapat membangun kekuatan rakyatnya.
Selamat menyaksikan adegan selanjutnya. (*/syaf)
Lakon yang seharusnya “tidak layak tonton” ini tetap digelar, lantaran para pelaku masih ingin berimprovisasi dengan berbagai peran, baik peran antagonis, protagonis maupun tritagonis. Sebenarnya lakon ini cukup menarik, karena para pelaku selain tidak memiliki latar pemain teater, juga setting permainan di ruang gedung wakil rakyat.
Dalam suasana pertujukan kesenian di Sumenep yang makin sepi ini, pernjukan di gedung DPRD ini boleh sebagai pengisi ruang kosong, selain pertunjukan teater yang digelar kalangan aktifis mahasiswa, teater kampus maupun teater jalanan yang diekspresikan sejumlah komunitas di gedung DPRD, Pemkab, Diknas, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Polres dan lainnya. Kali ini masyarakat Sumenep sedang menikmati pertunjukan beda yang diperankan para wakil rakyat, dan disuguhkan untuk rakyat.
Snopsis Cerita Lakon
Awal cerita dari konflik perebutan ketua yang terjadi di komisi II, DPRD Sumenep, yang makin memanas. Perebutan ketua antara Nurussalam (Ketua Sah) dengan AF Hari Ponto (ketua hasil kesepakatan beberapa anggota), hingga kini belum ada kejelasan.
Dari perseteruan tersebut, terbitlah selebaran teror antara lain tertempel di pintu masuk ruang komisi II, yang selama ini dianggpa lelet atau lemot (kayak kecepatan internet saja) dalam mengambil kebijakan., dengan pesan: “Komisi II masih Lumpuh, karena pimpinan DPRD Sumenep lemot”.
Selain selebaran, sejumlah pihak menuding yang ditujukan Kabag Hukum DPRD dinilai lebay. “Kabag Hukum sebagai penasihat utama “kerajaan” DPRD seharusnya lebih tegas dab bijak”, begitu suara sama yang dibisikkan pada sejumlah telinga.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, AF Hari Ponto menilai, selebaran itu sebagai bentuk protes terhadap ketidak tegasan Pimpinan DPRD, dalam mengambil keputusan, sehingga muncul teror salebaran, yang isinya mengutuk ketua DPRD.
Seandainya, ketua DPRD tegas dan segera mengajukan SK baru untuk Ketua Komisi II, pihaknya yakin kejadian itu tidak akan terjadi.
“Jika ketua tegas dalam mengambil keputusan, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini,” kata AF Hari Ponto kemarin
Selain itu, pihaknya telah mengajukan surat pergantian ketua komisi II kepada pimpinan DPRD, dari hasil rapat yang menyepakati pergantian ketua II, tapi belum ada keputusan dari ketua.
Pihaknya memperediksi, keterlambatan ketua DPRD Sumenep dalam mengambil keputusan, akan menghambat pada agenda DPRD, utamanya agenda-agenda pada masyarakat.
Sedang wakil ketua Komisi II DPRD, Juhari, yang pernah ikut dalam rapat pergantian ketua membantah adanya rapat yang dimaksud AF Hari Ponto tersebut. Bahkan pihaknya mengkalaim, selama ini komisi II tidak pernah menggelar rapat.
“Kami tegaskan tidak pernah ada rapat pergantian ketua komisi II,” katanya.
Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, mengaku baru menerima surat pengajuan pergantian ketua oleh komisi II. Dan pihaknya masih perlu mempelajari surat pengajuan pergantian ketua komisi II tersebut.
“Perlu saya jelaskan, yang tidak tegas bukan kami tapi mereka sendiri yang pernah mencabut pengajuannya pada kami, makanya sampai saat ini masalah itu masih molor,” tandasnya.
Namun drama tanpa babak ini akan terus berlangsung, entah sampai durasi berapa lama, yang jelas ketika kursi dan kekuasaan menjadi tujuan egoisme personal dan klompok, jangan harap sebuah institusi negara dapat membangun kekuatan rakyatnya.
Selamat menyaksikan adegan selanjutnya. (*/syaf)
Tags:
Fokus
