 |
| Gedung DPRD Sumenep |
Madura Aktual, Sumenep; Mekanisme pencairan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur tidak sesuai dengan prosedur, sebab pencairan dana tersebut tidak melalui rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I, Hasyim, yang merasa pihaknya tidak pernah melakukan pembahasan mengenai pengagaran dari pihak eksikutif tentang DD.
“Bukan hanya sekedar penggunaan dana DD semata, tetapi masalah alokasi pembagiaannya, dan bagaimana desa tertentu mendapatkan anggaran, serta varibel-variabel pembagiaan argumennya harus jelas,”terangnya Rabu (10/9/2015)
Saat ditanya terlanjurnya di cairkankan DD oleh pihak eksikutif, berkat kecolongan DPRD, ia beralasan soal etika dan komitmen eksikutif selaku pengguna anggaran, “saya mengatakan hal ini sudah tidak benar,”terangnya
Langakah selanjutnya yang akan di ambil oleh komisi I akan melakukan hitung-hitungan. Selain Ia menjelaskan seluruh penggunaan anggaran di Kabupaten Sumenep harus melalui rapat dengan DPRD. (*)
Hal itu dikemukakan Ketua Komisi I, Hasyim, yang merasa pihaknya tidak pernah melakukan pembahasan mengenai pengagaran dari pihak eksikutif tentang DD.
“Bukan hanya sekedar penggunaan dana DD semata, tetapi masalah alokasi pembagiaannya, dan bagaimana desa tertentu mendapatkan anggaran, serta varibel-variabel pembagiaan argumennya harus jelas,”terangnya Rabu (10/9/2015)
Saat ditanya terlanjurnya di cairkankan DD oleh pihak eksikutif, berkat kecolongan DPRD, ia beralasan soal etika dan komitmen eksikutif selaku pengguna anggaran, “saya mengatakan hal ini sudah tidak benar,”terangnya
Langakah selanjutnya yang akan di ambil oleh komisi I akan melakukan hitung-hitungan. Selain Ia menjelaskan seluruh penggunaan anggaran di Kabupaten Sumenep harus melalui rapat dengan DPRD. (*)
Tags:
Sumenep
