 |
| A. Warits |
Madura Aktual, Sumenep; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, merasa cemas bila pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 tidak bisa berlangsung secara maksimal. Sebab diprediksi akan banyak kendala yang dihadapi, salah satunya penyediaan logistik.
Ketua KPU Sumenep, A. Warits menyadari persoalan yang paling rumit adalah pendistribusian logistik. Namun demikian pihaknya meyakinkan KPU akan bekerja maksimal, sehingga pendistribusian itu sesuai harapan.
Menurutnya, logistik yang dimaksud adalah surat suara, sampul serta formulir. Dalam pilkada serentak proses penyediaan surat suara tidak sama dengan Pilpres, karena setiap daerah berbeda.
“Foto calonnya berbeda, nama kabupatennya juga berbeda. Kalau di Pilpres, sekali design foto, dimungkinkan sudah bisa langsung disistribusikan ke masing-masing percetakan untuk dicetak, kemudian langsung didistribusikan. Tapi untuk pilkada, perlu design lebih dari sekali,” jelasnya
Dikatakanya pula, di Jatim 19 kabupaten yang akan melangsungkan pilkada serentak. Jadi, percetakan yang kapasitasnya cukup besar hanya ada 2. Dan 1 percetakan hanya mampu mencetak 5 sampai 7 Kabupaten.
Ia menyebtukan kendala lainnya adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Meski sistem yang digunakan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, potensi bermasalah tetap menganga.
“Yang pasti, kami akan berusaha maksimal. Sedangkan waktu yang tersedia terbilang sedikit,” ungkap Warits.
Selain itu tambah Warits pengadaan surat suara baru bisa dilakukan setelah selesai pendaftaran. Hal ini berkaitan dengan foto, nomor urut calon dan sebagainya. Sementara pendaftaran masih bulan Juli mendatang, dan pelaksanaan pemilihan bulan Desember. (san)
Ketua KPU Sumenep, A. Warits menyadari persoalan yang paling rumit adalah pendistribusian logistik. Namun demikian pihaknya meyakinkan KPU akan bekerja maksimal, sehingga pendistribusian itu sesuai harapan.
Menurutnya, logistik yang dimaksud adalah surat suara, sampul serta formulir. Dalam pilkada serentak proses penyediaan surat suara tidak sama dengan Pilpres, karena setiap daerah berbeda.
“Foto calonnya berbeda, nama kabupatennya juga berbeda. Kalau di Pilpres, sekali design foto, dimungkinkan sudah bisa langsung disistribusikan ke masing-masing percetakan untuk dicetak, kemudian langsung didistribusikan. Tapi untuk pilkada, perlu design lebih dari sekali,” jelasnya
Dikatakanya pula, di Jatim 19 kabupaten yang akan melangsungkan pilkada serentak. Jadi, percetakan yang kapasitasnya cukup besar hanya ada 2. Dan 1 percetakan hanya mampu mencetak 5 sampai 7 Kabupaten.
Ia menyebtukan kendala lainnya adalah persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Meski sistem yang digunakan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya, potensi bermasalah tetap menganga.
“Yang pasti, kami akan berusaha maksimal. Sedangkan waktu yang tersedia terbilang sedikit,” ungkap Warits.
Selain itu tambah Warits pengadaan surat suara baru bisa dilakukan setelah selesai pendaftaran. Hal ini berkaitan dengan foto, nomor urut calon dan sebagainya. Sementara pendaftaran masih bulan Juli mendatang, dan pelaksanaan pemilihan bulan Desember. (san)
Tags:
Sospol
