 |
| Makmun Ibnu Fuad |
Madura Aktual, Bangkalan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura Jawa Timur untuk menggunakan hak interpelasinya terhadap Bupati Makmun Ibnu Fuad makin menguat.
Interpelasi terhadap mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Ibrahim yang saat berhadapan dengan hukum sebagai terdakwa kasus korupsi dana migas yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta itu, tidak hanya datang partai oposisi, tapi juga partai pendukung Makmun, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan PKB.
“Menguatnya dukungan terhadap interpelasi itu dipicu pelantikan lima komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan padal Jumat, 9 Oktober lalu,” jelas Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, Senin (12/10/2015)
Abdurrahman menilai pelantikan itu cacat hukum dan melecehkan DPRD. Sebab kata politisi Partai Demokrat itu menyatakan 5 komisioner KI yang dilantik tidak sesuai hasil rapat paripurna Dewan.
“Berdasarkan hasil fit and propertest terhadap 11 calon komisioner KI Bangkalan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terpilihnya lima orang sesuai nilai uji tertinggi,” katanya
Dikatakan pula diantara 5 kominioner tersebut adalah Aliman Haris, yang merupakan Ketua KI Bangkalan inkamben. Namun, saat pelantikan jumat pekan lalu, nama Aliman Haris dicoret. Ra Momon justru melantik orang lain bernama Sri Sundari.
“Padahal berdasarkan hasil fit and propertest di Dewan, Sri Sundari hanya menempati peringkat 7, dua tingkat di bawah Aliman Haris yang berada di peringkat 5,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya minta agar pelantikan dibatalkan, yang dilantik harus sesuai rekomendasi Dewan. Meski belum ada pembicaraan resmi antar fraksi, Abdurrahman yakin semua fraksi dan seluruh anggota Dewan akan menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Ra Momon.
“Hak interpelasi bukan bertujuan untuk melengserkan Ra Momon, tetapi hanya untuk mendapat jawaban atas dicoretnya nama Aliman Haris,” jelas lagi.
Ditambahkan, pihaknya juga sempat ngobrol sama anggota dewan yang lain, mayoritas sepertinya setuju gunakan hak interpelasi.
Seperti diberikan di media, nama Aliman Haris dicoret dari lima nama yang diloloskan Dewan tidak ada perwakilan dari pemerintah. Ada pun Sri Sundari pensiunan pegawai negeri sipil dianggap layak menjadi perwakilan pemerintah di Komisi Informasi.
Mantan anggota Pansus Seleksi Komisioner Komisi Iinformasi DPRD Bangkalan, Soeyitno, membenarkan informasi tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu menilai cara yang dilakukan Ra Momon dengan mencoret Aliman Haris tetap keliru.
"Kami sudah konsultasi dengan Komisi Informasi pusat, jika dari 5 komisioner yang lolos tidak ada unsur pemerintah, maka pemerintah menunjuk satu komisioner sebagai perwakilan, bukan mencoret yang sudah terpilih," tuturnya.
Soeyitno mendukung penggunaan hak interpelasi. Menurut dia, kesalahan berada di tangan panitia seleksi eksekutif bukan di DPRD. Sejak awal dari 11 nama calon komisoner yang diajukan panitia seleksi pemerintah, tidak ada keterangan adanya perwakilan dari pemerintah. Sehingga proses seleksi dilakukan sesuai data yang ada.
"Saya menyarankan bupati berhati-hati terhadap saran dari orang dekatnya, kalau sarannya salah, merusak citra dia sendiri," kata Soeyitno. (tempo/mak)
Interpelasi terhadap mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Ibrahim yang saat berhadapan dengan hukum sebagai terdakwa kasus korupsi dana migas yang saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta itu, tidak hanya datang partai oposisi, tapi juga partai pendukung Makmun, seperti Partai Demokrat, PDI Perjuangan dan PKB.
“Menguatnya dukungan terhadap interpelasi itu dipicu pelantikan lima komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Bangkalan padal Jumat, 9 Oktober lalu,” jelas Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, Senin (12/10/2015)
Abdurrahman menilai pelantikan itu cacat hukum dan melecehkan DPRD. Sebab kata politisi Partai Demokrat itu menyatakan 5 komisioner KI yang dilantik tidak sesuai hasil rapat paripurna Dewan.
“Berdasarkan hasil fit and propertest terhadap 11 calon komisioner KI Bangkalan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan, terpilihnya lima orang sesuai nilai uji tertinggi,” katanya
Dikatakan pula diantara 5 kominioner tersebut adalah Aliman Haris, yang merupakan Ketua KI Bangkalan inkamben. Namun, saat pelantikan jumat pekan lalu, nama Aliman Haris dicoret. Ra Momon justru melantik orang lain bernama Sri Sundari.
“Padahal berdasarkan hasil fit and propertest di Dewan, Sri Sundari hanya menempati peringkat 7, dua tingkat di bawah Aliman Haris yang berada di peringkat 5,” ungkapnya.
Untuk itu pihaknya minta agar pelantikan dibatalkan, yang dilantik harus sesuai rekomendasi Dewan. Meski belum ada pembicaraan resmi antar fraksi, Abdurrahman yakin semua fraksi dan seluruh anggota Dewan akan menyetujui penggunaan hak interpelasi terhadap Ra Momon.
“Hak interpelasi bukan bertujuan untuk melengserkan Ra Momon, tetapi hanya untuk mendapat jawaban atas dicoretnya nama Aliman Haris,” jelas lagi.
Ditambahkan, pihaknya juga sempat ngobrol sama anggota dewan yang lain, mayoritas sepertinya setuju gunakan hak interpelasi.
Seperti diberikan di media, nama Aliman Haris dicoret dari lima nama yang diloloskan Dewan tidak ada perwakilan dari pemerintah. Ada pun Sri Sundari pensiunan pegawai negeri sipil dianggap layak menjadi perwakilan pemerintah di Komisi Informasi.
Mantan anggota Pansus Seleksi Komisioner Komisi Iinformasi DPRD Bangkalan, Soeyitno, membenarkan informasi tersebut. Politisi PDI Perjuangan itu menilai cara yang dilakukan Ra Momon dengan mencoret Aliman Haris tetap keliru.
"Kami sudah konsultasi dengan Komisi Informasi pusat, jika dari 5 komisioner yang lolos tidak ada unsur pemerintah, maka pemerintah menunjuk satu komisioner sebagai perwakilan, bukan mencoret yang sudah terpilih," tuturnya.
Soeyitno mendukung penggunaan hak interpelasi. Menurut dia, kesalahan berada di tangan panitia seleksi eksekutif bukan di DPRD. Sejak awal dari 11 nama calon komisoner yang diajukan panitia seleksi pemerintah, tidak ada keterangan adanya perwakilan dari pemerintah. Sehingga proses seleksi dilakukan sesuai data yang ada.
"Saya menyarankan bupati berhati-hati terhadap saran dari orang dekatnya, kalau sarannya salah, merusak citra dia sendiri," kata Soeyitno. (tempo/mak)
Tags:
Bangkalan