Madura Aktual, Sumenep; Kesetaraan
pendidikan antara daratan dan daerah kepulauan di Sumenep dinilai masih
jomblang. Hal itu terbukti, fasilitas dan tenaga pendidikan di daerah
kepulauan masih jauh dibandingkan dengan di daratan.
Kondisi tersebut tidak dipungkiri oleh Dewan Pendidikan Kabupaten
Sumenep (DPKS). Sekretaris DPKS Mohammad Suhaidi menjelaskan, pihaknya
beberapa waktu lalu turun ke daerah kepulauan untuk memantau potret
kondisi pendidikan.
“Ikhtiar kami di dewan pendidikan, adalah untuk menyeimbangkan
pendidikan daratan dan kepulauan yang selama ini masih jomblang. Bahkan
beberapa waktu lalu, kami datang ke kepulauan untuk mengetahui secara
langsung kondisi pendidikan. Setelah dari kepulauan, kami menemukan
banyak persoalan dan sekaligus rekomendasi kepada Bupati Sumenep,”
jelasnya.
Persoalan pendidikan di kepulauan yang sangat nampak, diantaranya
guru PNS yang bertugas di kepulauan malas mengajar, meskipun mengajar
namun dengan sistem oplosan atau menggunkan tenaga guru suka relawan
(sukwan).
Di samping itu, keterbatasan guru PNS menjadi masalah tersendiri
terhadap kondisi pendidikan di kepulauan. Hal itu diduga dipengaruhi
mutasi yang tidak berbasis data dan analisisi kebutuhan guru antar
sekolah.
“Kondisi tersebut diperparah, karena lemahnya pengawasan pihak
terkait terhadap kinerja guru PNS. Termasuk juga banyak lembaga
pendidikan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, lalu banyaknya
lembaga pendidikan yang tidak terkontrol, melahirkan proses pendidikan
yang tidak sehat, contohnya jual beli murid dan saling fitnah antar
sekolah,” paparnya.
Persoalan pendidikan di kepulauan, ditambah dengan keterbatasan
sarana dan prasarana pembelajaran, seperti gedung sekolah yang tidak
representatif. Bahkan perpustakaan yang seharusnya menjadi kebutuhan,
banyak yang tidak memadai. Ditambah dengan persoalan sengketa tanah
lembaga pendidikan di kepulauan belum dituntaskan.
“Oleh karenanya, dengan berbagai persoalan pendidikan di kepulauan,
membuat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak berjalan dengan
baik dan tidak bermutu dan nampak terlihat kejomblangan pendidikan
daratan dan kepulauan,” tukasnya.
Untuk itu, lanjut Suhaidi, sanksi tegas yang menimbulkan efek jera
kepada guru PNS yang nakal dengan menyuruh orang lain (guru sukean)
menunaikan tugasnya. Untuk mengantisiasi nakalnya guru, perlu secepatnya
menerapkan absensi online.
“Menurut kami, sangat dibutuhkan tim pemantau pendidikan yang secara
independen guna mengawal peningkatan mutu pendidikan di kepulauan. Dalam
hal sarana dan prasana, yang harus diprioritaskan kepulauan, baik
melalui APBD maupun DAK. Termasuk fasilitas perpustakaan, listrik dan
air,” pungkasnya. (korankabar)
Tags:
Sumenep
