 |
| Asep Irama |
Madura Aktual, Sumenep; Rekolasi para pedagang kaki lima (PKL) dari area Taman Bunga menuju kawasan Desa Giling Kecamatan Kota, Sumenep, Madura masihmenyisakan masalah.
Awalnya relokasi ini mendapat penolakan dari PKL dengan dalih khawati dagangannya tidak laku di tempat yang baru sehingga omzet atau pendapatan mereka menjadi menurun.
Bahkan, pasca relokasi banyak PKL yang melakukan aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah yang dianggap sepihak. Bahkan mereka juga mengancam akan kembali menduduki kawasan Taman Bunga.
Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama sangat menyayangkan langkah pemerintah yang tergesah-gesa dalam merelokasi PKL. Padahal jika pendekatan pemerintah benar, Asep yakin PKL tidak akan menolak rencana pemerintah.
“Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa pasca lebaran PKL akan direlokasi. Tentu saja mereka terkejut”, kata Asep di Sumenep, Kamis (01/09/2016).
Menurutnya, seharusnya pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu secara komprehensif tentang dampak relokasi dan jaminan pemerintah terhadap para PKL, supaya dagangan mereka laku. Langkah ini lebih manusiawi dibandingkan langsung merelokasi mereka.
Selain itu, Asep juga meyakini bahwa pemerintah juga tidak mengantongi blue print sebagai kerangka acuan dan landasan dalam pengambilan kebijakan untuk merelokasi para PKL.
“Padahal blue print sangat penting untuk merumuskan kerangka kerja sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Sehingga tujuan, sasaran, penyusunan strategi dan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk juga dalam kasus relokasi PKL.”
“Bukan boro boro langsung direlokasi. Kalau cuman mau merelokasi itu perkara mudah. Tetapi setelah itu, apakah pemerintah memberikan kepastian bahwa dagangan mereka akan tetap laku, hal ini yang tidak pernah disampaikan kepada PKL,” sambung Asep.
Bahkan imbuh Asep, pemerintah harus belajar kepada beberapa daerah yang berhasil dalam merelokasi PKL.
“Solo misalnya, pada saat dipimpin Jokowi proses relokasi berjalan dengan baik. Karena sejak awal pemerintah sudah mengkaji dampak dan jaminan bahwa pendapatan mereka akan tetap tinggi. Justru berbanding terbalik dengan di Sumenep, pemerintah hanya pandai merelokasi, setelah itu lepas tanggung jawab. Kan kasihan sama nasib dan masa depan para PKL,” sesal Asep.
Seharusnya, lanjut Asep PKL harus dibina dan digandeng oleh pemerintah. Karena kontribusi mereka cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
“Tetapi anehnya dengan alasan untuk menjaga kebersihan kota, muncul kesan pemerintah sengaja memberangus dan tidak memberikan ruang kepada PKL,” sambung asisten dosen Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini.
Bahkan, Asep menduga relokasi PKL bagian dari bentuk arogansi pemerintah. “Patut diduga pula jika relokasi PKL hanya untuk memuaskan hasrat penguasa agar dianggap berhasil menata kota,” demikian Asep. (kontenberita)
Tags:
Sumenep
