Madura Aktual, Sampang; Realisasi program pengembangan usaha garam rakyat (pugar) di Sampang, Jawa Timur, patut menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum. Sebab selain menelan anggaran miliaran rupiah, program ini diduga tidak transparan dan tidak memenuhi target produksi garam.
Anggota Komisi III DPRD Sampang, Aulia Rahman mengungkap setiap tahun program pugar menggunakan dana miliaran rupiah, tapi soal transparansinya, hingga target produksi garam, DKPP (Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan) Sampang tidak pernah transparan.
“Mestinya besarnya anggaran tersebut bisa disesuaikan dengan target produksi garam,” katanya
Ia menengarai program pugar banyak ‘dikondisikan’ oleh oknum-oknum tertentu atau bahkan fiktif, hal ini terdapat banyaknya petani garam yang belum tercover bantuan, padahal program pugar telah berjalan sejak tahun 2011 silam.
Ia juga menyatakan bahwa banyak petani garam tidak tahu program pugar. “Kebetulan daerah pemilihan saya adalah daerah pesisir, dan hampir semua petani garam mengaku tidak tahu soal program pugar,” tandasnya.
Salah seorang pendamping program pugar, Heru Susanto, mengungkap, tahun ini anggaran program pugar direalisasikan dalam bentuk dua program, yalni program peningkatan infarstruktur, dan pemberian bantuan berupa geoilator yang akan diserahkan kepada kelompok petani garam.
Menurutnya, realisasi program pugar di Sampang, akan ditujukan untuk enam kecamatan penghasil garam, yakniKecamatan Camplong,Kota, Pangarengan, Jrengik, Sreseh, dan Banyuates.
“Namun kami belum bisa memastikan jumlah kelompok penerima kucuran dana program tersebut. Bantuannya untuk daerah penghasil garam, tapi soal jumlah penerimanya masih belum bisa kami tentukan,” jelas Heru terkesan menutupi.
Heru mengklaim, pasca realisasi program pugar, tingkat produksi garam di daerahnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan selalu memenuhi target. Sayangnya dia mengaku, belum bisa menunjukkan angka-angkanya.
Kesempatan terpisah, sekretaris LSM Sekoci Sampang, Fathor Rahman menduga kuat banyak program pugar terealisasi fiktif, atau pelaksana maupun pendampingnya tidak profesional.
“Jika mayoritas pelaksana hingga pendamping pugar, terdiri dari sejumlah oknum LSM dan oknum wartawan pastinya tidak akan maksimal kinerjanya,” ujar Heru.
Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang, Sri Andoyo Sudono ketika akan dikonfirmasi wartawan tampaknya sulit ditemui (*)
Anggota Komisi III DPRD Sampang, Aulia Rahman mengungkap setiap tahun program pugar menggunakan dana miliaran rupiah, tapi soal transparansinya, hingga target produksi garam, DKPP (Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan) Sampang tidak pernah transparan.
“Mestinya besarnya anggaran tersebut bisa disesuaikan dengan target produksi garam,” katanya
Ia menengarai program pugar banyak ‘dikondisikan’ oleh oknum-oknum tertentu atau bahkan fiktif, hal ini terdapat banyaknya petani garam yang belum tercover bantuan, padahal program pugar telah berjalan sejak tahun 2011 silam.
Ia juga menyatakan bahwa banyak petani garam tidak tahu program pugar. “Kebetulan daerah pemilihan saya adalah daerah pesisir, dan hampir semua petani garam mengaku tidak tahu soal program pugar,” tandasnya.
Salah seorang pendamping program pugar, Heru Susanto, mengungkap, tahun ini anggaran program pugar direalisasikan dalam bentuk dua program, yalni program peningkatan infarstruktur, dan pemberian bantuan berupa geoilator yang akan diserahkan kepada kelompok petani garam.
Menurutnya, realisasi program pugar di Sampang, akan ditujukan untuk enam kecamatan penghasil garam, yakniKecamatan Camplong,Kota, Pangarengan, Jrengik, Sreseh, dan Banyuates.
“Namun kami belum bisa memastikan jumlah kelompok penerima kucuran dana program tersebut. Bantuannya untuk daerah penghasil garam, tapi soal jumlah penerimanya masih belum bisa kami tentukan,” jelas Heru terkesan menutupi.
Heru mengklaim, pasca realisasi program pugar, tingkat produksi garam di daerahnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan selalu memenuhi target. Sayangnya dia mengaku, belum bisa menunjukkan angka-angkanya.
Kesempatan terpisah, sekretaris LSM Sekoci Sampang, Fathor Rahman menduga kuat banyak program pugar terealisasi fiktif, atau pelaksana maupun pendampingnya tidak profesional.
“Jika mayoritas pelaksana hingga pendamping pugar, terdiri dari sejumlah oknum LSM dan oknum wartawan pastinya tidak akan maksimal kinerjanya,” ujar Heru.
Sementara Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) Sampang, Sri Andoyo Sudono ketika akan dikonfirmasi wartawan tampaknya sulit ditemui (*)
Tags:
Sampang
