Madura Aktual, Bangkalan; Diluar dugaan, ribuan kerdaraan dinas yang beroperasi di Pulau Madura ternyata masih menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) cukup mengejutkan. Tak tanggung-tanggung, menurut informasi jumlah tunggakan kendaraan berpalt merah itu mencapai Rp260 juta.
Kendaraan tersebut meliputi roda dua dan roda empat yang berada pada empat Kabupaten di pulau Madura. Rinciannya untuk Kabupaten Bangkalan, tunggakannya sekitar Rp 123 juta. Sampang Rp17 juta lebih. Pamekasan sebesar Rp57 juta lebih dan Sumenep sekitar Rp63 juta.
Padahal, Pemeritah Kabupatan dan Kota juga menerima dana bagi hasil dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 30 persen dari penerimaan kas. Adapun pembagiannya untuk PKB, diperhitungkan berdasarkan potensi 70 persen dan pemerataan 30 persen.
Sedangkan untuk pembagian BBN-KB diperhitungkan berdasarkan potensi sebesar 80 persen dan pemerataan 20 persen. Jika piutang pajak daerah semakin besar, berarti dana bagi hasil yang diterima Pemkab semakin kecil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeldjono saat dikonfirmasi tidak menampik hal ini. Dia membenarkan adanya tunggakan pembayaran PKB. Pihaknya sudah mengumpulkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melunasi tunggakan PKB.
“Untuk jumlah pasti besaran tunggakannya masih belum tahu, karena kami masih melakukan invetarisir pada kendaraan bermotor dinas. Apakah masih ada, atau telah dihapus dari daftar aset daerah. Nanti hasilnya akan diinformasikan pada kantor bersama Samsat,” ucap Eddy.
(*)
Kendaraan tersebut meliputi roda dua dan roda empat yang berada pada empat Kabupaten di pulau Madura. Rinciannya untuk Kabupaten Bangkalan, tunggakannya sekitar Rp 123 juta. Sampang Rp17 juta lebih. Pamekasan sebesar Rp57 juta lebih dan Sumenep sekitar Rp63 juta.
Padahal, Pemeritah Kabupatan dan Kota juga menerima dana bagi hasil dari PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 30 persen dari penerimaan kas. Adapun pembagiannya untuk PKB, diperhitungkan berdasarkan potensi 70 persen dan pemerataan 30 persen.
Sedangkan untuk pembagian BBN-KB diperhitungkan berdasarkan potensi sebesar 80 persen dan pemerataan 20 persen. Jika piutang pajak daerah semakin besar, berarti dana bagi hasil yang diterima Pemkab semakin kecil.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeldjono saat dikonfirmasi tidak menampik hal ini. Dia membenarkan adanya tunggakan pembayaran PKB. Pihaknya sudah mengumpulkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera melunasi tunggakan PKB.
“Untuk jumlah pasti besaran tunggakannya masih belum tahu, karena kami masih melakukan invetarisir pada kendaraan bermotor dinas. Apakah masih ada, atau telah dihapus dari daftar aset daerah. Nanti hasilnya akan diinformasikan pada kantor bersama Samsat,” ucap Eddy.
(*)
Tags:
Bangkalan
