Madura_Aktual, Sumenep; Aktivis pemuda yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS), Madura, Jawa Timur mempertanyakan rencana pembelian Mobil Dinas (Mobdin) Bupati Sumenep A Busyro Karim senilai Rp 2,11 miliar.
Para aktifis saat menggelar demo unjuk rasa di Kantor DPRD setempat menyoroti bahwa anggaran pembelian mobdin ini sangat besar, lantaran kebutuhan rakyat seharusnya diprioritaskan dibanding mobdin.
“Anggaran pembelian mobdin Bupati itu terlalu besar. Kami menolak rencana pembelian mobil dinas, karena sangat menyakitkan rakyat Sumenep,” terang salah satu orator aksi, Homaidi, Selasa(08/08/2017).
Rencana pengadaan mobil dinas yang telah disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep menurutnya tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab mobdin Bupati yang ada saat ini masih layak untuk digunakan.
“Jangan hanya mau gaya-gayaan, sementara rakyat miskin di Sumenep ini masih banyak. Lebih baik anggaran untuk mobdin itu diberikan pada program pengentasan kemiskinan,” teriaknya, seperti dikabarkan PortalMadura
Para demonstran ditemui langsung Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma dan didampingi Wakil Ketua Komisi I, Hamid Ali Munir. Herman berjanji akan menyampaikan semua aspirasinya kepada Komisi I yang membahas rencana pembelian mobdin tersebut.
“Semua aspirasinya kami sampaikan kepada Komisi I. Kalau rencana itu melanggar aturan, kami pastikan tidak akan dilanjutkan,” katanya. (san)
Para aktifis saat menggelar demo unjuk rasa di Kantor DPRD setempat menyoroti bahwa anggaran pembelian mobdin ini sangat besar, lantaran kebutuhan rakyat seharusnya diprioritaskan dibanding mobdin.
“Anggaran pembelian mobdin Bupati itu terlalu besar. Kami menolak rencana pembelian mobil dinas, karena sangat menyakitkan rakyat Sumenep,” terang salah satu orator aksi, Homaidi, Selasa(08/08/2017).
Rencana pengadaan mobil dinas yang telah disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep menurutnya tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab mobdin Bupati yang ada saat ini masih layak untuk digunakan.
“Jangan hanya mau gaya-gayaan, sementara rakyat miskin di Sumenep ini masih banyak. Lebih baik anggaran untuk mobdin itu diberikan pada program pengentasan kemiskinan,” teriaknya, seperti dikabarkan PortalMadura
Para demonstran ditemui langsung Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma dan didampingi Wakil Ketua Komisi I, Hamid Ali Munir. Herman berjanji akan menyampaikan semua aspirasinya kepada Komisi I yang membahas rencana pembelian mobdin tersebut.
“Semua aspirasinya kami sampaikan kepada Komisi I. Kalau rencana itu melanggar aturan, kami pastikan tidak akan dilanjutkan,” katanya. (san)
Tags:
Sumenep
